Keamanan data di Indonesia tengah disorot tajam oleh publik. Belum selesai kasus kebocoran data aplikasi eHAC, sekarang dunia maya sedang digemparkan oleh terpublikasinya sertifikat vaksin orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo.
Dikutip dari kompas.com, data pribadi yang tersebar merupakan nomor induk kependudukan (NIK) dan berupa data lainnya dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon presiden RI pada pemilu 2019. Selain NIK, data pribadi yang dapat diakses adalah riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, organisasi, penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.
Dengan data tersebut, warganet dengan secara tidak terpuji melakukan cek pada situs pedulilindungi untuk mengetahui sertifikat vaksin Covid-19. Hasilnya adalah terdapat kartu vaksin dosis pertama, kedua dan ketiga menggunakan vaksin Sinovac.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan kekecewaannya "Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa," pada kompas.com Jumat, 2 September 2021.
Adanya kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan bahwa hal ini perlu ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bak gayung di sambut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengkonfirmasi hal tersebut pada konferensi persnya bersama Kapolda Metro Jaya.
"Memang tidak nyaman, itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar. Kita menyadari itu sekarang, kita akan tutup data para pejabat," kata Budi pada Jumat, 3 September 2021.
Dengan kasus ini seperti memperkuat bahwa Indonesia masih kurang peduli terhadap keamanan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan sebuah hak asasi yang perlu di lindungi oleh negara. Selain itu, dengan lemahnya keamanan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan siber yang menyebabkan sertifikat vaksin presiden Indonesia bocor.
Seperti yang diketahui bahwa hingga September 2021, ada banyak kasus yang menimpa Indonesia perihal kebocoran ataupun kerentanan data. Mulai dari kebocoran data Tokopedia, Bukalapak, BPJS Kesehatan dan yang terbaru adalah aplikasi eHAC. Sehingga pemerintah Indonesia perlu untuk memaksimalkan Cyber Security pada situs ataupun sistem mereka.
Apa manfaat dari mengimplementasikan Cyber Security pada perusahaan ataupun institusi pemerintahan? Pertama adalah untuk mengambil hati dan kepercayaan publik terhadap instusi ataupun perusahaan. Dikarenakan dengan mengimplementasikan Cyber Security, pengguna ataupun publik seperti diberikan garansi khusus mengenai keamanan data mereka pada situs ataupun aplikasi tersebut. Dan kedua adalah meminimalisir segala bentuk kejahatan dan serangan dari pihak luar atau hacker.
Prima Cyber Solusi merupakan perusahaan yang tepat untuk memberikan layanan keamanan siber pada perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Prima Cyber Solusi memiliki layanan dan solusi yang variatif untuk dapat menunjang keamanan data dari kejahatan siber. Hubungi langsung Prima Cyber Solusi melalui sales@primacs.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut perihal layanan dan juga solusi yang dapat diberikan kepada perusahaan ataupun institusi pemerintahan.
Sources: